Jangan Sakiti Hati Rakyat dengan Bagi - Bagi Kursi – Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Rencana rekonsiliasi antara calon presiden terpilih Joko Widodo – dengan Prabowo Subianto, mendapatkan tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui akun Twitter pribadinya, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman menyatakan sepakat dengan adanya hal tersebut. Namun, ia mengingatkan agar rekonsiliasi tidak dilakukan hanya untuk bagi - bagi kursi menteri / kabinet.

“Saya yakin semua pihak setuju (dengan) rekonsiliasi. Tapi bukan dengan cara bagi - bagi kursi menteri. Itu sangat menyakiti hati rakyat,” tulis @msi_sohibuliman, Kamis (4/7).

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah komitmen dari semua pihak, untuk menjalankan roda demokrasi / pemerintahan yang penuh dengan seadil - adilnya.

“Yang lebih penting, semua pihak komitmen menjalankan demokrasi substantif: tegakkan keadilan, tidak bungkam pihak - pihak kritis, dan ciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. Rekonsiliasi bukan soal posisi, tapi substansi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi isu adanya tawaran kursi menteri untuk partai Gerindra, Demokrat, dan PAN dari kubu petahana, Jokowi - Ma’ruf. Ia menyatakan pihaknya akan tetap berdiri sebagai oposisi.

“Prinsipnya, sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014, karena kami bukan koalisi Pak Jokowi, dan koalisi kami tidak menang dalam Pemilu. Kami merasa wajar saja, kami tidak perlu diajak. Biarlah kami menjadi oposisi / penyeimbang,” tuturnya di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Lebih lanjut, ia mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu berada di luar kabinet, agar bisa menjaga demokrasi Indonesia tetap ada dalam kualitas terbaik.

“Biarlah kami berada di luar kabinet, toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional. Berada di luar kabinet juga konsitusional. Sejauh yang saya dengar, Gerindra pun lebih memilih di pihak oposisi.

Hendaknya memang sebaiknya tidak perlu semua diajak ke pemerintah, harusnya konsisten saja,” ujar Hidayat Nur Wahid (HNW).

“Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet, tapi kita bersama - sama membangun Bangsa Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya.