Rangkuman Tes Ujian CPNS Dari Tahun Ketahun

TWK UUD Dan Sejarah NKRI

1.    Sebelum dilakukan amandemen : 16 BAB, 37 Pasal, 65 ayat.

2.    Setelah dilakukan 4 kali amandemen : 16 BAB, 37 Pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan.

3.    UUD 145 sah : 18 Agutus 1945 oleh PPKI.

4.    Perancangan UUD 1945 adalah BPUPKI.

5.    Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI): 29 April 1945.

6.    Panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) 7 Agutus 1945 diketuai Ir. Soekarno (21 Anggota).

7.    22 Juni 1945 : 38 Anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan (sembilan orang) untuk merancang piagam jakarta.

8.    16 Oktober 1945: kekuasaan legislatif diserahkan ke komite nasional indonesia pusat (KNIP) karena DPR dan MPR belum terbentuk.

9.    14 November 1945 : dibentuk kabinet pertama kabinet semi presidensial (semi-parlemen-ter)

10. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) : demokrasi parlementer / liberal

11. Orde baru : (1966 -1998) kekuasan tertinggi ditangan MPR – kekuasan terbesar pada presiden.

12. Orde lama : (1945 – 1966) masa pemerintahan Ir. Soekarno

13.  Orde baru : masa pemerintah soeharto – diawali dngan supersemar (1966-1998)

14.  Era reformasi – masa pemerintahan Bj. Habibi, Abdul Rahman Wahid/Gusdur, Megawati (1998-2001)

15.  Amandemen I        : 19 Oktober 1999

 Amandemen II       : 18 Agutus 2000

 Amandemen III      : 10 November 2001

 Amandemen IV      : 10 Agustus 2002

16.  Pemerintah indonesia :

-      Legislatif           : (MPR, DPR, DPD)

-      Eksekutif           : (Presiden RI, Gubernur, Bupati/Walikota)

-      Yudikatif            : (Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi)

17.  Asal dalam perundang – undangan :
- Asal legalitas
- Asas lex supenor derogat legi inferior
- Asas lex spesialis derogat legi generali
- Asas lex postenor derogat legi priori

18.  Sidang – sidang Panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) :
1. 18 Agutus 1945
   - Mengesahkan UUD 1945
   - Memilih dan mengangkat Soekarno Hatta menjadi presiden dan wakil presiden.
   - Tugas presiden sementara dibantu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
2. 19 Agutsus 1945
   - Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negera.
   - Membentuk pemerintah daerah, indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh     gubernur.

19.  BPUPKI : 67 Anggota diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningat

20.  Sidang – sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) :
1. 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945
   - Mengenai rumusan 5 sila dasar  RI yang dikenal dengan pancasila ( 1 juni 1945)
2. 10 – 17 Juli 1945
   - Membahas mengenai rancangan UUD, wilayah NKRI, Ekonomi, Pembelaan Negara

21.  Jepang menyerah kepada amerika serikut :

-      16 Agustus 1945 : bom atom jatuh di kota hirosima, jepan

-      9 Agustus 1945 : bom atom jatuh dikota nagasaki, jepan

22.  Rumah laksamana muda maeda : (gedung museum perumusan teks proklamasi)

23.  Pembacaan teks proklamasi : jl. Pengangsaan timur 56 (sekarang jl. Proklamasi no.1)

24. Penyusunan teks proklamasi :

-      Ir. Soekarno

-      Moh. Hatta

-      Ahmad Soebarjo

25.  Pengusulan penandatanganan teks proklamasi : Sukarni

26. Yang mengetik teks proklamasi : Sayuti Melik

27.  Pejabat Tinggi  sekarang (2019)
- Presiden               : Joko widodo
- Wakil Presiden      : Makruf Amin
- Ketua DPR            : Puan Maharani
- Ketua MPR            : Bambang Soesatyo
- Ketua DPD            : La Nyalla Mahmud Mattaliti
- Kapolri                 : Idham Azis
- Panglima TNI        : Hadi Tjahjanto

28.  PETA (pembela tanah air : 3 oktober 1943

29.  Harian suara asia : surat kabar kali pertama memuat tentang proklamasi

30. Kantor berita  domei (antara) : yang kali pertama menyiarkan proklamasi

31. Utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi :
1. Teuku Mohammad Hassan (Aceh)
2. Sam Ratulangi (Sulawesi)
3. Ketut Pudja (Bali)
4. A.A Hamidan (Kalimantan)

32.  Indonesia terletak antara :
- Benua asia dan Australia
- Samudra pasifik dan samudra hindia

33.  Indonesia : negara kepulauan terbesar di dunia (17.504) pulau

34.  Populasi Indonesia :
- 270.054.853 tahun 2018
- Negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia setelah (amerika, china, india)
- Berpenduduk Muslim/islam terbesar dunia

35.  Penjajah indonesia :
 - Belanda : 3 abad (300 tahun)
 - Jepang : 3,5 tahun

36.  Kerajaan yang ada di Indonesia :
- Kerajaan Kutai - hindu pertama tahun 400 M – kaltim - raja kudungga
- Kerajan perlak – Islam pertama tahun 840 m – aceh timur- raja sultan Alaiddin syeh maulana abdul Aziz Syah

37.  Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) – kerjasama internasional – berdiri 25 oktober 1945, indonesia bergabung dengna PBB : 28 September 1950, kemudian keluar dari PBB :7 Januari 1965, bergabung kembali : 28 september 1966

38.   Indonesia : 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota

39. Letak indonesia : 6”LU-11”08’ LS dan 95º BT-141º 45’BT

40. Luas daratan Indonesia : 3.257.483 KM²

41. Luas perairan indonesia : 3.257.483 km²

42. Batas wilayah : teritorial laut 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut

43. G30S PKI kejadian 30 september 1965, Ketua PKI : Dn. Aidit

44.  Korban :
1. Letjen Ahmad yani (staf komando operasi tertinggi)
2. Mayjen R. Suprapto (Pangima AD bid. Aministrasi)
3. Mayjen M.T Haryono (Pangima AD bid. Perencanaan dan pembinaan)
4. Mayjen S. Parman (Panglima AD bid. Intelejen)
5. Brigjen D.I Panjaitan (Panglima AD bid. Logistik)
6. Brigjen Sutoyo. S

45.  01 Oktober : hari kesaktian pancasila

46. 01 Juni : Hari lahirnya pancasila

47. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

48. Rumusan sumpah pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, dibacakan oleh soegondo

49. Hari sumpah pemuda ditetapkan tanggal 28 oktober 1959 ditetapkan melalui keppres no. 316 tahun 1959

50. UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

51. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

52. TAP MPRS no. XX/MPRS/1966 tentang pancasila sebagai sumbe dari segala sumber hukum

53.  Budi Oetomo didirikan oleh dr. Soetomo dan para mahasiswaS] STOVIA- 20 mei 1908 – digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.

54. Berdirinya budi utomo dikenal sebagai hari kebangkitan nasional : 20 Mei.

55. Ki Hadjar Dewantara (Rd. Mas Soewardi  Soerjaningrat) adalah pendiri taman siswa : 3 juli 1922.

56. Hari lahirnya KHD diperingati sebagai hari pendidikan nasional yaitu 2 mei 1889.

57. Indische partij : 25 desember 1912 : didirikan oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker Danudirja setia budi, Cipto mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara.

58. Lambang negara : Garuda : dirancang oleh sultan Hamid II dari pontianak kalimantan : digunakan kali pertama saat sidang kabinet RIS 11 Feb 1950

59. PP No. 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara

60. Burung garud menggambarkan bangsa yang besar dan negara yang kuat

61. Warna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan

62. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar melambangkann kekuatan dan tenaga pembangunan.

63.  Jumlah bulu Garuda :
- 17 helai bulu pada masing –masing sayap
- 8 helai bulu pada ekor
- 19 helai bulu di bawah perisai / pangkal ekor
- 45 helai bulu di leher

64.  Sila pertama : ketuhanan yang maha esa (bintang sudut 5).

65. Sila kedua : kemanusian yang adil dan beradab (tali rantai bulat 9/pr dan rantai persegi 8/LK).

66. Sila ketiga: persatuan indonesia (pohon beringin)

67. Sila keempat : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan (kepala banteng)

68. Sila kelima : keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (kapas dan padi) 17 padi dan 5 kapas.

69. Tokoh yan merumuskan pancasila :
1. Ir. Soekarno (01/06)
2. M. Hatta
3. Soepomo (31/05)
4. Moehammad Yamin (29/05)
5. K.H Abdul Wachid Hasyim

70.  Diambil dari kitab : negarakertagama ditulis oleh : empu prapanca, pencetus : M. Yamin

71. Otonomi : Autos – sendiri, Nomos – Aturan/Undang2

72. Daerah : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah.

73. Otonomi daerah : hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

74. Asas desentralisasi : pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

75. Asas dekonsentrasi : pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat – alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu.

76. Tuga pembantuan  : penugasan sebagian urusan pemerintah pusat / pemerintah daerah provinsi  kepada daerah kabupaten /kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang

77. UUD 1945 : Hukum dasar tertulis :
- Pembukaan,
- Batang tubuh dan
- Penjelasan

78. Isi UUD 1945 :
- Dasar negara / pandangan hidup bangsa
- Aturan – aturan pokok
- Cita – cita luhur pancasila

79. UUD 1945 meliputi 4 alinea :
- Aline I        : HAM tentang kemerdekaan
- Aline II       : Perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia
- Alinea III    :  Pernyataan kemerdekaan indonesia
- Alinie IV     : Negara RI dan Rumusan Pancasila

80. Tujuan negara dalam UUD 1945 alinea IV :
- Melindungi segenap bangsa indonesia
- Memajukan kesejahteraaan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

81.  BAB I : bentuk negara – pasal 1, 2 ayat

82. BAB II : MPR- Pasal 2, 3 ayat dan pasal 3, 3 ayat

83. BAB III :Kekuasaan pemerintahan : pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15

84. BAB IV : Dewan pertimbangan : pasal 16

85. BAB V : Kementerian Negara : pasal 17

86. BAB VI : Pemerintah daerah : pasal 18, 18A, 18B

87. BAB VII : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

88. BAB VII A: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) : Pasal 22C, 22D

89. BAB VII B : Pemilihan Umum : pasal 22E

90. BAB VIII : Hal keuangan : pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D

91. BAB VIIIA : Badan Pemeriksa Keuangan : Pasal 23E, 23F, 23G

92. BAB IX : Kekuasaan kehakiman : Pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25

93. BAB IX A : Wilayah negara : pasal 25A

94. BAB X : Warga negara dan penduduka pasal 26, 27, 28

95. BAB XA : HAM : Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28 J

96. BAB XI : Agama : pasal 29

97. BAB XII : Pertahanan dan Keamanan negera : pasal 30

98. BAB XIII : Pendidikan dan kebudayaan : pasal 31, 32

99. BAB XIV : Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial : pasal 33, 34

100.  BAB XV : Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu kebangsaan : pasal 35, 36, 36A, 36B, 36C

101.              BAB XVI : Perubahan UUD : Pasal 37

102. Penggunaan Bendera :                P X L
          - Di lapanga istana kepresidenan  : 300 x 200
          - Di lapangan umum                    : 180 x 120
          - Di ruangan                              : 150 x 100
          - Di mobil presiden dan wapres    : 54 x 36
          - Di mobil pejabat negara            : 45 x 30
          - Di Kendaraan Umum                 : 30 x 20
          - Di Kapal dan kereta api             : 10 x 100
          - Di Pesawat udara                     : 45 x 30
          - Di meja                                   : 15 x 10

103.   Bhinneka Tunggal Ika :
          - diambil dari : kitab sutasomaa
          - Ditulis oleh : Empu tantular (kerjaan majapahit)
          - Pencetus     : Muh. Yamin
          - Diresmikan : 17 Agustus 1950

104.   Hak Presiden :
- Grasi : Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang
- Rehabilitasi : tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah
Amnesti : Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.
Abolisi : Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

105.   Organisasi Pergerakan Nasional :
- Budi Utomo : Wahidin Sudirohusodo
- Serikat Dagang Islam : Hj. Samanhudi
- Serikat Islam : Hos Cokrominoto
- Perhimpunan Indonesia : Moh. Hatta
- Partai Nasioanl Indonesia : Ir. Soekarno
- Porindra : Sutomo

106.    Perjanjian Linggar jati (perundingan Indonesia-Belanda) : 25 Maret 1947, perwakilan indonesia : Sutan Syahrir

107.   Hasil Perundingan Linggar jati :
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu : Jawa, sumatera dan madura
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 jan 1949
3. Pihak belanda dan indonesia sepakat membentuk negara RIS
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus bergabung dalam commonwealth / persemakmuran indonesia – belanda

108.  Pasal 33 ayat 2 : cabang – cabang produksi yang penting dikuasai negara

109.   Pasal 33 ayat 3 : air dan kekayaan alam semua dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

110.  Pasal 34 ayat 1 : fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara negara

111.  Pasal 35.36 ABC : bendera, bahasa, lambang negara dan lagu RI

112. Pasal 37 : Perubahan UU

113.   Hukum Constitutum : Hukum yang berlaku saat ini / hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

114.  Hukum Constituendum : Hukum yang dicita-citakan / yang diangan-angankan dimasa mendatang.

115.  Perang dunia I (1914-1918) :
Penyebab : 1 terjadinya pertentangan antar negara
                 2. Timbulnya gerakan nasionalisme diberbagai negara
                 3. Terjadinya perlombaan senjata
                 4. Munculnya persekutuan politik
Blok sentral : - Jerman, Austria, Hongaria, Bulgaria, Turqi
Blok Sekutu : AS, Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Rumania, Serbia, Yunani, Portugal, belgia, Mesir

116.  Perang dunia II (1939-1945) :
Penyebab : jepang menyerbu pangkalan perang AS di Pearl harbour pada 7 Desember 1941. Sedangkan pada front eropa adalah karena jerman menyerbu polandia pada 1 september 1939
Blok Axis / Poros : Jerman, Jepang, Italia
Atlantik charter (piagam atlantik) 14 Agustus 1941
merupakan hasil pertemuan presiden AS F.D Roosevelt dengan perdana menteri Inggris Winston Churchill di kapal Augusta di Samudera Atlantik Pelabuhan New foundland / teluk placentia.

117.  Isi piagam atlantik :
1. Tidak dibenarkan adanya perluasan wilayah
2. Segala bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya
3. Semua negara berhak atas perdangan dunia
4. Menolak jalan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan internasional
5. Mengupayakan perdamaian dunia