Renungan - Kami Kehilangan Sosok Ulama Kiyai Ma'ruf Amien

Dahulu, kami bangga dengan sosok beliau, Kiyai Ma'ruf Amien. Meski sudah sepuh, beliau tetap tegap dan tegar menghadapi persidangan sang penista agama, Ahok.

Atas kesaksian Kiyai Ma'ruf, Ahok sang penista agama divonis bersalah secara sah dan meyakinkan telah menistakan agama Islam. Meski banyak yang mencela, Kiyai Ma'ruf tetap tegar, menggigit dengan gigi geraham syariah Islam dan kokoh dalam pendapatnya bahwa Ahok telah menista agama Islam.

Kiyai Ma'ruf juga sempat mengingatkan, bahwa Ahok adalah sumber konflik. Karenanya, Ahok harus 'dihabisi', ruang geraknya dibatasi.

Namun tuah kuasa ternyata membawa dampak berbeda. Pada kasus penistaan Busukma jilid , Ma'ruf Amien meminta umat Islam memaafkan Busukma. Ma'ruf bahkan, menerima permintaan Busukma secara langsung dan menyambut ciuman Busukma pada tangannya.

Kini Ma'ruf Amien telah menjadi wakil Presiden, aura ulamanya kian memudar. Fatwa BPJS yang awalnya haram kini menjadi halal. Sebelumnya, baik secara prosedural maupun substansial BPJS haram. Kini, BPJS disebut 'ta'awun' yang justru dianjurkan.

Pada kasus Busukma jilid 2 ini, Ma'ruf Amien juga mengeluarkan statement yang berseberangan dengan suasana kebathinan umat Islam. Sama seperti Yusuf Mansur, Ma'ruf Amien pada mulanya menyatakan pernyataan Busukma tidak tepat.

Namun, ending pernyataan Ma'ruf Amien justru membuka celah bagi Busukma lolos dari penjara sama persis pada kasus pertama. Ma'ruf Amin mengusulkan adanya mediasi terkait pernyataan Busukma yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad.

Ma'ruf menyarankan perkara diselesaikan secara mediasi, melalui lembaga kepolisian. Pernyataan inilah, yang tidak sejalan dengan suasana kebathinan umat Islam yang marah Rasululah Muhammad SAW dilecehkan melalui ujaran perbandingan Busukma.

Beberapa dakwaan dan pertanyaan publik diajukan untuk membantah statement Ma'ruf Amien, seperti :

Pertama, petistiwa penghinaan Nabi Muhammad SAW adalah murni peristiwa pidana bukan perdata yang bisa selesai dengan perdamaian. Pasal pidana yang dipersoalkan juga delik umum, bukan delik aduan yang bisa selesai perkaranya manakala terjadi perdamaian dan pencabutan laporan polisi.

Kedua, permaafan juga tidak mungkin diberikan, karena semua umat Islam tidak ada satupun yang berhak mewakili Rasululah SAW. Yang dilecehkan adalah Rasulullah, lantas darimana orang individu per individu berhak memaafkan Busukma ?

Jika dikembalikan pada Rasulullah SAW artinya diberlakukan syariat Rasulullah. Dalam kasus penghinaan Nabi SAW jika pelakunya kafir maka dihukum mati. Jika muslim maka jatuh pada perbuatan murtad dan hukuman bagi orang murtad juga dibunuh.

Tidak ada satupun Syariat Rasulullah SAW yang mengajarkan pemberian permaafan kepada para penghina Rasul. Jika Rasul saja tidak mengajarkan damai, lantas apa dasarnya umat ini berdamai dengan Busukma ?

Apalagi, tuntutan umat ini sederhana hanya menuntut Busukma ditangkap dan dipenjara sesuai hukum dan UU yang berlaku. Andai umat ini diberi pilihan, tentu saja umat ini akan menuntut hukuman mati bagi Busukma.

Ketiga, perbuatan Busukma ini mengulang. Pemberian maaf itu hanya bagi yang insyaf dan benar-benar bertaubat. Ciri taubat itu membenci maksiat dan tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi.

Ini pelecehan kepada Islam dilakukan Busukma untuk yang kedua kalinya. Jika baru pertama, mungkin umat ini masih mentolerir adanya permaafan. Jika sudah berulang, tidak bisa.

Lagipula, berulangnya perbuatan Busukma itu membuktikan dia tidak tulus minta maaf. Karena takut saja, maka Busukma menipu umat Islam dengan meminta maaf.

Keempat, pelecehan yang dilakukan Busukma kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW itu dilakukan di bulan Maulid. Bulan, disaat seluruh umat Islam merayakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW. Ini pelecehan kuadrat.!

Kelima, tindakan hukum bagi Busukma itu menjadi hujjah bagi umat ini kelak di akherat, ketika menghadap baginda Rasulullah SAW. Sebagai bukti, umat ini mencintai Nabi dan membela Nabi SAW.

Jadi mohon maaf Pak Wapres, kali ini kita berbeda jalan. Kami, umat ini hanya tunduk pada fatwa ulama bukan fatwa Wakil Presiden. Biarlah Allah SWT menjadi hakim diantara kita, atas perbedaan pandangan ini.

By : Nasrudin Joha