PAM Swakarsa Adalah Mengada - Ngada Dan Berpotensi Menimbulkan Konflik Horisontal

Kimberly Rebecca

1. Kepolisian maupun DPR tidak dapat menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban yang akan dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang di lapangan ketika Pam Swakarsa diberlakukan. Siapa yang akan mengawasi dan bertanggung jawab pada akhirnya.?

Apakah polisi yg akan bertanggung jawab.? Tapi, institusi polri sendiri saja masih memiliki PR yang bejibun terkait penindakan secara pidana bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM. Lebih baik evaluasi institusi dulu dibanding memperlebar sayap dan memperlebar risiko kekerasan.

Selama ini pengawasan terhadap institusi kepolisian lemah, dan skrg mau menambah isu baru untuk PAM Swakarsa.? Apakah tidak sebaiknya memberikan mekanisme pengawasan yg lebih ketat terhadap polri dulu dibandingkan mengembalikan luka lama?

2. Luka lama apa.? Pam Swakarsa dibentuk ketika masa Orba yang berujung pada Tragedi Semanggi. Dimana negara menggunakan Pam Swakarsa sebagai alat untuk “membasmi” sekelompok orang yang dianggap “musuh negara”. Hal ini tentu membawa kembali trauma para korban / keluarga korban.

Indonesia masih memiliki PR besar utk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme UU NO. 26/2000. Alih – alih menyelesaikan, malah mengulangi dosa yang lama di masa lalu. Maka, harapan korban kembali jatuh di rezim ini untuk penuntasan kasus.

3. Jika alasan kepolisian itu adalah karena kekurangan personil, apa tidak sebaiknya anggaran untuk PAM Swakarsa ini dialihkan untuk perekrutan anggota Polri saja sehingga bisa lebih efisien.? Dan memberikan pembinaan kepada calon anggota sehingga mekanisme hukum lebih jelas.

4. Jika Kapolri Jenderal Listyo mengatakan soal restorative justice dan hukum jangan hanya tajam kebawah, justru pembentukan Pam Swakarsa ini jelas - jelas kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya. Karena akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan dgn adanya ini.

Jangan lupa, penjara di Indonesia udah penuh, ada Pam Swakarsa = semakin banyak orang dapat dilaporkan melakukan tindak pidana, maka akan semakin besar PR untuk membenahi sistem dan pengelolaan lapas dan rutan di Indonesia. Karena semangat yang dibangun selalu semangat menghukum.

5. Tidak ada urgensi atas dibentuknya PAM Swakarsa ini. Menurut standar PBB, paramiliter / underbow aparat keamanan dibentuk dalam situasi tertentu. Dan negara yang harus bertanggung jawab. Biasanya dibentuk ketika situasi konflik. Pertanyaannya, emang kita konflik apaan di Indonesia.?

Tidak ada nesesitas, proporsionalitas dan urgensitas dlm dibentuknya Pam Swakarsa hari ini. Intinya, itu hanya menambah nambah masalah saja dan makin mempersempit kebebasan sipil.

Tapi banyak analisa buruk yang muncul dengan adanya ide ini : penambahan anggaran sehingga memungkinkan menjadi lahan koruptif baru, kekuatan untuk menjaga rezim, angkatan ke V yang di persepsikan bagian dari isu komunisme, untuk membendung suara kritis dan lain – lain.