Padamkan Obor China Sebelum Membakar

Padamkan Obor China

“Cara kotor dan tersembunyi kolonialisme menduduki wilayah jajahannya adalah dengan menyebarkan pemikirannya, uang dan menciptakan antek-anteknya”

(Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: At-Takattul al-Hizby-1953 M)

Langkah Indonesia masuk kedalam proyek BRI / OBOR Tiongkok, merupakan jalan buntu serta putus asa yang akan semakin merampas hak rakyat dan menenggelamkan kedaulatan negeri ini. Pada tanggal 27 April 2109 dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Beijing, Indonesia telah menandatangi MoU kerja sama di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI), nilai yang siapkan tiongok cukup fantastis mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. 

Proyek OBOR tiongkok sendiri merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia(Eurofa dan Asia), dengan visi mewujudkan modernisasi Tiongkok di tahun 2020 dalam rangka meningkatkan intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut yang memadai diseluruh kawasan yang ditargetkan, sehingga dalam proyek pembangunan tersebut memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi.

Merespon kerjasama OBOR Tiongkok, para pengamat politik, ekonomi, cendikiawan, ulama termasuk pemerhati lingkungan hidup meghimbau untuk jangan gegabah dan mewaspadai terhadap kerjasama yang disinyalir merupakan jebakan hutang tiongkok atau China’s debt trap terhadap Negara berkembang. Bukan tanpa alasan, lantaran dalam kerjasama semacam itu sudah banyak Negara yang menjadi tumbalnya sehingga terjadi penguasaan ekonomi dan politik dikarenakan gagal bayar. 

Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace, Adila Isfandiari mengatakan pemerintah perlu mewaspadai potensi ketidakmampuan Indonesia membayar kembali pinjaman pemerintah Cina itu “Kami menyoroti risiko China’s debt trap ini. Indonesia memiliki risiko terhadap pinjaman BRI ini. Ada 8 negara tak bisa bayar karena utang kepada Cina lebih dari 50 persen dari total utang mereka kepada pihak asing,”. (tirto.id 26/04/19). 

Begitu juga komentar dari Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono dari  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengatakan "Pertama, BRI akan menjebak negara-negara mitra dalam jebakan utang ke Cina,". Analis ekonomi politik Fine Institute Kusfiardi mengatakan "Penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. 

Terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara,".(sindonews.com 10/04/2019). Maka banyak Negara yang ingin merubah kesepakatan perjanjian dengan tiongkok diantaranya Malaysia termasuk mendapatkan investasi terbesar yang dianggap tidak akan menguntungkan negaranya bahan sebaliknya, termasuk Filipina,Pakistan, Nepal dan Myanmar juga melakukan pembatalan kontrak proyek infrastruktur dengan China. 

Konsekuensi dari jebakan hutang china adalah  Negara yang gagal membayar hutang kepada china maka harus melakukan tukar aset. Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara bangkrut yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. (Kompas.com - 21/03/2018)

• Sri Lanka Negara yang memperoleh pinjaman sebesar USD 8 miliar (Rp. 116 Triluin) ketika tidak sanggup membayar, maka Sri Lanka harus menyerahkan 70% saham Pelabuhan Hambantota serta memberikan hak pengelolaan ke pemerintah Tiongkok selama 99 tahun.

• Zimbabwe juga mendapatkan nasib sangat tragis memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, sehingga harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utangnya,  termasuk Nigeria dan Angola juga harus menggati mata uangnya.

• Kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.

• Pakistan juga mengalami hal yang sama. Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai USD 62 miliar atau Rp 903 triliun. Pemerintah Tiongkok mengambil jatah 80 persen dari proyek yang sebagian besar digunakan proyek pembangkit listrik sehingga jika gagal bayar,maka harus melalui mekanisme tukar aset sperti sri lanka.

• Di Afrika, Cina juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti karena tidak bisa membayar utang. Langkah ini membuat kesal Amerika Serikat (AS) karena Djibouti menjadi pangkalan utama pasukan AS di Afrika. Menlu AS Rex Tillerson mengatakan “Beijing mendorong negara lain mempunyai ketergantungan utang, dengan kontrak-kontrak yang tidak jelas, praktik pinjaman predator, kesepakatan korup yang membuat negara-negara lain terlilit utang,”.

TINGKOK KUASAI INDONESIA

Posisi tiongkok sebagai kreditur di Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 3, artinya angin liberalisasi tidak hanya condong kepada Negara kapitalis barat tetapi mendekat ke Negara kapitalis timur. Dalam  pertemuan  acara Konferensi Asia Afrika tahun 2015 lalu, hasil dari pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KAA, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur, artinya Tiongkok siap menyapu bersih proyek-proyek di Indonesia.( Kompas.com - 25/04/2015)

Jumlah utang Indonesia ke Cina terus meningkat sejak 2015 atau setelah Presiden Joko Widodo memimpin. Berdasarkan data yang dirilis di situs Bank Indonesia tercatat pada November 2018, Total ULN Indonesia terhadap China sebesar USD 17,702 miliar atau setara Rp 249,598 triliun (USD 1 = Rp 14.100). (Kumparan.com-16/01/2019). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan agar BUMN mewaspadai investasi dari China. Proyek  yang sudah berjalan Pertama, proyek high speed train atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) dengan menjaminkan aset-aset perusahaan BUMN yaitu PT Wijaya Kusuma, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara.  

Kedua, MoU antara Tsingshan Group dan Delong Group dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang ditandatangi  pada 16 Juni 2017, tentang kerja sama pembangunan pabrik carbon steel di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dan pembangunan pembangkit listrik di kawasan Industri Morowali, dengan kapasitas 700 Megawatt dan nilai investasi US$ 650 juta. 

Ketiga  Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.  Jalan tol ini akan membentang sepanjang 99 km dari Kota Samarinda hingga Bandara Internasional Sepinggan di kota Balikpapan. Jalan tol ini akan dibagi menjadi 5 seksi dan direncanakan memiliki dua lajur untuk masing-masing arah. pembiayaan tidak ditanggung pemerintah sendirian. Seksi I dibiayai dari APBN dan APBD, sedangkan seksi V mendapat pinjaman dari Pemerintah China senilai Rp 720 miliar. 

Keempat, Proyek Jalan Tol Manado-Bitung Tol yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2019 ini mendapat pinjaman dari China sebesar Rp 1 triliun untuk membangun seksi I yang sepanjang 14,09 km sisanya dari swasta. 

Kelima, jalan Tol Serang-Panimbang Pembangunan jalan tol sepanjang 83,6 km ini akan menelan biaya investasi sebesar Rp 1,19 triliun. Jalan ini nantinya akan menyediakan akses ke KEK Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Lantaran keterbatasan anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan arahan Presiden untuk memulai konstruksi pada tahun 2018, skema anggaran diganti menjadi pinjaman dari China. 

Keenam, Jembatan Suramadu  yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura ini telah selesai dibangun sejak tahun 2009. Pembangunan Suramadu telah dimulai sejak tahun 2003 dan memakan biaya hingga Rp 5,4 triliun. Pembiayaan  46% atau Rp 2,5 triliun dari total biaya untuk membangun jembatan ini didapat dari utang ke konsorsium China. (cbncindonesia.com 10/05/2019). 

Tidak hanya itu, perusahaan dalam negeri nyaris mengalami kebangkrutan dikarenakan salahsatu faktornya harus bersaing dengan perusahaan tiongkok, sungguh tidak masuk akal, ketika infrastruktur digenjot tetapi perusahaan utama penyedia jasa besi dan baja malah mau bangkrut  Krakatau Steel Merugi karena Serbuan Baja Tiongkok (jpnn.com 2/07/2019). Lantas bagaimana akibatnya terhadap para pekerjanya.1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam PHK  (finance.detik.com 26/05 /19). 

Perusahaan lainpun nyaris mengalami masalah berbeda. Setelah Baja, Kini Semen China Murah Ancam Industri Dalam Negeri. (economy.okezone.com 18/07/ 2019). Jika pelayanan publik yang notabene menjadi penyedia kebutuhan utama masyarakat dan akhirnya dikuasai asing, lantas dimana letak kedaulatan yang sering digembor-gemborkan selama ini, atau memang pemerintah membangun opini kemajuan yang didalamnya adalah Hoax ?

MASIHKAN NKRI HARGA MATI.?

Indonesia sebagai negeri kaum muslimin terbesar dunia dan potensi SDA yang sangat melimpah, faktor tersebut memberikan kebanggaan sendiri terhadap rakyatnya untuk mampu memberikan kedaulatan dalam politik dan ekonomi baik nasional  ataupun internasioanal. Tetapi potensi tersebut, berbanding terbalik dengan realita di depan mata rakyat, lantaran disebabkan pemerintah yang bodoh dan sistem yang dijalankannya.  Dalam kasus proyek OBOR China menunjukan Indonesia telah memberikan lehernya untuk di gorok oleh tiongkok secara politik dan ekonomi, maka lagi-lagi pemerintah telah mengorbankan rakyat dan negerinya sendiri. 

Proyek OBOR akan menguntungkan china dalam 3 faktor. 

Pertama, dana china yang melimpah tetap produktif dengan didistribusikan dalam bentuk pinjaman sehingga menjadi aset jangka panjang yang tersimpan. 

Kedua, tersedia lapangan kerja baru buat bagi pekerja china yang merupakan konsekuensi dari kontrak kerjasama dengan china. 

Ketiga, memperkuat pengaruh politik china baik kawasan asia dan global. Adapun konsekuensi untuk Indonesia yang sangat memungkinkan terjadi sehingga mencengkram negeri ini. 

Jebakan tersebut yaitu pemberian pinjaman hutang yang tidak gratis bahkan proyek diharuskan kerjasama dengan china dan ketika gagal bayar maka harus menyerahkan aset kepada china. 

Kedua, proyek OBOR tersebut akan melancarkan bentuk penguasaan china terhadap Politik,Ekonomi dan SDA Indonesia. Jika ekspansi china dalam proyek OBOR dibiarkan dan tidak dipadamkan , dalam jangka waktu yang akan datang, berpotensi besar Terkurasnya kekayaan alam Indonesia, banjirnya produk China hingga mematikan produk lokal, menyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada gunanya teriak NKRI harga mati, jika pada kenyataan Indonesia sendiri sedang di rongrong para kapitalis asing dan aseng melalui para agen-agennya yang berdasi dan duduk di istana.

Padamkan OBOR China 

Upaya untuk memadamkan OBOR yang merupakan bentuk penjajahan modern sudah menyala sejak pemerintahan cabinet kerja tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak ada jalan untuk mematikannya. Maka perlu untuk mendeteksi secara mendalam yang menjadi penyebab OBOR itu bisa dinyalakan di negeri ini termasuk perjanjian-perjanjian yang menyesatkan dan menyengsarakan lainnya. Penjajahan di Indonesia setelah masa kolonialisme berakhir berganti dengan baju penjajahan gaya baru (Neo-imperialisme) sehingga tidak disadari banyak kalangan. 

Bertahannya penjajahan tersebut disebabkan paradigma Indonesia yang masih bersandar kepada paradigma pembangunan liberalisme. Sehingga sangat mudah dilegalkan dalam bentuk UU dan sebagainya, maka  perlu dibangun kesadaran yang bersifat kolektif dan visioner. Paradigma liberalisme yang digunakan dan dituangkan dalam Sistem pemerintahan hari ini telah menjadi pintu masuknya penjajahan dan penguasaan hak-hak rakyat. 

Sesungguhnya paradigma barat dalam bentuk ideologi kapitalismenya sebagai problem maker, telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat. Maka dibutuhkan paaradigma baru untuk mengganti paradigma liberalism sebagai pintu penjajahan. Adapun yang dimaksud perjuangan kolektif dengan kesadaran ideologis dalam merubah kondisi hari ini sangat terpuruk. 

Islam sebagai view of life dan problem solving yang berasal dari Allah SWT melaui Rasulullah  menjadi jalan perubahan satu-satunya yang layak untuk diperjuangkan menggantikan paradigm liberalisme yang saat ini di jalanakan oleh pemerintah dan agen-agennya. Fakta pemerintah hari ini mendeskriditkan dan mengkriminalkan Islam bahkan dituduh radikal, hal ini merupakan bentuk nyata penolakan mewakili mulut-mulut para penjajah untuk mengamankan kepentingan politiknya yang haus akan kekuasaan dan kekayaan di negeri ini untuk diri mereka sendiri. 

Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” 

(QS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Penulis : (Abu Al-Kahfi)